LSM Triga Nusantara Indonesia Serukan Tegaknya Keadilan dalam Kasus Korupsi Tanpa Pilih Kasih

Berita72 Dilihat

LSM Triga Nusantara Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap integritas dalam pemberantasan korupsi. Namun, praktik penanganan kasus korupsi yang terlihat tebang pilih, terutama dalam kasus-kasus besar di Kabupaten Bekasi, menunjukkan wajah suram dari demokrasi dan hukum kita. Salah satu contoh nyata adalah kasus dana hibah untuk KONI dan BUMD PDAM Kabupaten Bekasi, yang hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian. Ketidakjelasan ini mencerminkan adanya pola “politik by order” yang menodai prinsip keadilan dan transparansi di tengah masyarakat.

Di tengah penantian panjang akan keadilan, kami melihat masih ada ketidakberanian dalam menangani pihak-pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertinggi. Dalam kasus-kasus ini, pucuk pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi dan Pejabat Daerah, seperti Dani Ramdan, yang berperan sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran, seharusnya turut diperiksa secara transparan. Namun, hingga saat ini, mereka masih bebas berkeliaran tanpa adanya penyelidikan menyeluruh. Fakta ini menunjukkan inkonsistensi yang nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi prinsip integritas, LSM Triga Nusantara Indonesia secara tegas menantang Ibu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi untuk memulai tindakan nyata. Kami meminta agar mereka tidak hanya fokus pada aktor-aktor kecil, tetapi juga berani menyelidiki dan menangkap pelaku utama yang memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah. Pemimpin yang berintegritas adalah mereka yang dapat menegakkan hukum tanpa pilih kasih, dan ini adalah ujian sesungguhnya bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan demokrasi yang adil.

Kami, LSM Triga Nusantara Indonesia, akan terus memantau kasus-kasus besar yang masih terkatung-katung di Bekasi. Hukum yang tebang pilih akan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, dan demi tegaknya keadilan, kami menuntut transparansi penuh dalam menangani setiap indikasi korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tingkat tinggi.