PROBOLINGGO, TALIGAMA.COM – Sekjen, Organisasi “Ikatan Wartawan Probolinggo “IWP” Jamaluddin, berharap yang terpilih dan menjabat sebagai Sekretariat Daerah (Sekda) kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah orang yang bersih dan tidak pernah diperiksa KPK dan jauh dari kasus korupsi. Senin, 14/11/2022.
Mengingat peran jabatan Sekretariat Daerah (Sekda) pada jajaran kepemerintahan daerah sangat penting guna memajukan Kabupaten Probolinggo, perlu diketahui, saat ini kabupaten Probolinggo, sedang melaksanakan kegiatan seleksi terbuka sekda dengan kegiatan assesment yang akan dilaksanakan hari ini senin pukul 08.00 wib di BKD provinsi Jawa timur.
“Adapun tahapan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Probolinggo, ada lima orang panitia, yakni, “DRS. Anang Triono.MM. Ahli utama. BKPSDM. Provinsi Jatim. DR. DRS. Helmi Perdana Putra. Msi. Insepektur Jatim. Prof. DRS. Suryanto. Msi. Akademisi Dosen Psikologi Unair Surabaya. Mohammad Ridwan. ST.M eng. Kepala kantor. Regional 2. Badan kepegawaian Negara Surabaya. Indah Wahyuni. SH. Msi. Kepala Badan kepegawaian Provinsi Jatim.
Berikut daftar nama yang mengikuti assesment,
1. KRISTIANI
2. HERI SULISTYANTO
3. AGUS MUKSON
4. DODIK NUR BASKORO
5. EDI SURYANTO
6. YULIUS KRISTIAN
7. UGAS IRWANTO
“Kami berharap kepada Bapak Drs. HA. Timbul Prihanjoko, agar dari tujuh orang peserta yang ikut asesment ini benar-benar diteliti, karena kami kwatir nantinya yang menjadi sekda pernah diperiksa KPK, meskipun hanya sebatas saksi, pasca oprasi tangkap tangan Bupati probolinggo pada
Senin tanggal 30 Agustus 2021.
Lebih jauh Sekjen “IWP, ” Jamaluddin, mengatakan, untuk mensukseskan program-program kerja yang telah disusun, Sekda berkewajiban mengkoordinir ke seluruh jajaran. Oleh karena itu, komunikasi menurutnya, merupakan kunci utama dalam mensosialisasikan rencana kegiatan dan langkah yang perlu diambil.
“Sekda mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan, yakni dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi. Karena itu, Sekda terpilih nantinya perlu menata birokrasi agar terwujudnya pelayanan prima, sehingga harapan masyarakat kabupaten probolinggo untuk hidup lebih baik bisa tercapai. Pu.ngkasnya.(Say , Dons)
